Kritik ini disampaikan sebagai kritik konstruktif, dengan kesadaran bahwa arah umum diplomasi Indonesia dan prioritas kebijakan luar negeri pemerintah sejatinya masih in line dengan kepentingan dunia Islam dan Global South, namun belum dimaksimalkan secara strategis.
Presiden OIC Youth Indonesia, Astrid Nadya Rizqita, menegaskan bahwa tahun 2026 seharusnya menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk tampil memimpin dunia Islam melalui jabatan Sekretaris Jenderal OKI. Namun kesempatan strategis tersebut kini dinilai terlewat, dan secara struktural baru akan kembali terbuka sekitar 10-15 tahun ke depan.
“Ini bukan soal prestise, melainkan soal kepentingan nasional. Indonesia tidak akan rugi bila memimpin OKI. Justru sebaliknya, posisi Sekjen OKI sepenuhnya inline dengan national interest Indonesia, termasuk penguatan diplomasi perdamaian, solidaritas kemanusiaan, dan kepemimpinan Global South,” tegas Astrid.
Astrid menekankan bahwa OKI bukan organisasi simbolik, melainkan organisasi antarpemerintah terbesar kedua di dunia setelah PBB, dengan 57 negara anggota serta beragam organ dan badan-badan khusus yang mencakup isu politik, perdamaian, HAM, kemanusiaan, ekonomi, sains, pendidikan, hingga pembangunan.
Ia mengingatkan bahwa OKI berdiri pada tahun 1969 sebagai respons langsung atas pembakaran Masjid Al-Aqsa, dengan Perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai raison d’etre utama organisasi. Indonesia merupakan salah satu negara anggota pendiri OKI.
Dengan rekam jejak Indonesia yang konsisten dalam advokasi Palestina dan isu-isu kemanusiaan, kepemimpinan Indonesia di OKI dinilai sangat sejalan dengan identitas dan kepentingan nasional Indonesia.
Astrid menambahkan bahwa posisi Sekretaris Jenderal OKI juga memiliki keterkaitan strategis dengan berbagai mekanisme perdamaian dunia Islam, termasuk forum-forum tingkat tinggi dan struktur keamanan kolektif, yang semestinya dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai soft power bahkan smart power di tingkat global.
Sekretaris Jenderal OIC Youth Indonesia, Adlan Almilzan Athori, menilai absennya Indonesia mencerminkan lemahnya konsolidasi kebijakan luar negeri dalam isu dunia Islam.
“Kajian dan dokumen Peta Jalan Integrasi Indonesia di Dunia Islam yang disusun oleh BSKLN Kemenlu RI bersama kalangan akademisi sebenarnya sudah tersedia. Presiden Republik Indonesia juga aktif melakukan kunjungan luar negeri yang sejatinya dapat menjadi medan lobi strategis. Namun fakta bahwa peluang ini tidak diambil menunjukkan absennya political will,” ujar Adlan.
Ia menambahkan bahwa secara bilateral dan regional, Indonesia memiliki modal diplomatik yang sangat kuat.
“Hubungan Indonesia dengan Arab Saudi sebagai tuan rumah headquarters OKI berjalan sangat baik. Di level regional Asia, negara-negara anggota OKI juga memiliki hubungan persahabatan dan kerja sama erat dengan Indonesia. Secara global, dukungan dari negara-negara kawasan Arab dan Afrika pun sangat mungkin diamankan,” lanjutnya.
Menurut OIC Youth Indonesia, tantangan utama bukan terletak pada kelayakan Indonesia, melainkan pada ketiadaan strategi nasional yang terkoordinasi untuk memaksimalkan kesamaan kepentingan, jejaring bilateral, dan kerja sama regional dalam satu kerangka lobi diplomatik yang serius.
“Yang dibutuhkan sebenarnya sederhana namun krusial: kemauan politik untuk mengonsolidasikan hubungan bilateral dan regional yang sudah ada menjadi dukungan konkret. Sayangnya, hal ini tidak dilakukan,” tambah Adlan.
Kritik ini juga lahir dari pengalaman panjang OIC Youth Indonesia dalam ekosistem OKI dan diplomasi kepemudaan dunia Islam. Secara historis, sejak pendiriannya hingga kepemimpinan saat ini, OIC Youth Indonesia telah terlibat aktif dan memegang peran strategis di Islamic Cooperation Youth Forum (ICYF), antara lain sebagai Board Member Regional Asia (2014–2018), Vice President Regional Asia (2018–2024), Membership Review & Fundraising Committee Member (2024–2029), serta kini Regional Coordinator Model OIC di Indonesia.
“Pengalaman ini membuat kami memahami secara langsung bagaimana dinamika organ-organ OKI, bagaimana konsolidasi dukungan dibangun, dan bagaimana negara-negara lain mempersiapkan kepemimpinannya. Kritik ini kami sampaikan bukan dari luar, melainkan dari dalam ekosistem OKI itu sendiri,” ujar Astrid.
Ia menambahkan bahwa di level pemuda, OIC Youth Indonesia telah lama mempraktikkan prinsip satu suara Indonesia, dengan menghimpun berbagai organisasi kepemudaan Islam dan merawat keberagaman.
“Di mata dunia luar, Indonesia tidak dilihat terfragmentasi. Indonesia dilihat sebagai satu kesatuan. Inilah yang sejak lama kami praktikkan di level pemuda.”
Dalam konteks regional Asia, OIC Youth Indonesia menekankan bahwa negara-negara lain telah lebih dahulu memanfaatkan kesempatan kepemimpinan di OKI. Malaysia pernah melahirkan Sekretaris Jenderal OKI pertama, Pakistan dan Turki juga telah menempatkan putra terbaiknya. Hingga hari ini, Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, belum pernah sekalipun.
OIC Youth Indonesia secara khusus mengkritisi kurang proaktifnya pemangku kepentingan terkait, termasuk Sugiono selaku Menteri Luar Negeri, Anis Matta selaku Wakil Menteri Luar Negeri, serta Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu RI, yang dinilai belum cukup wise dan strategis dalam merespons peluang ini.
“Selama ini kita bangga membahas kejayaan Indonesia di Gerakan Non-Blok, Konferensi Asia Afrika, kepemimpinan di PBB, ASEAN, D-8, dan IORA. Sebagai informasi, Sekretaris-Jenderal ASEAN, D-8, dan IORA sudah pernah dijabat oleh perwakilan Indonesia. Namun ketika ada peluang konkret di depan mata untuk memimpin OKI, organisasi antarpemerintah terbesar kedua setelah PBB, kesempatan itu justru tidak dicoba,” kata Adlan.
Lebih jauh, Sekretaris Jenderal OIC Youth Indonesia menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sangat aktif membangun diplomasi dengan negara-negara Islam dan memiliki kedekatan yang baik dengan sejumlah pemimpinnya. “Secara political capital, Indonesia sebenarnya memiliki posisi tawar yang kuat.
Dalam konteks ini, Kementerian Luar Negeri, baik Menteri maupun Wakil Menteri seharusnya mampu menerjemahkan keaktifan Presiden tersebut menjadi dukungan konkret bagi pencalonan Indonesia. Dengan jejaring yang sudah terbangun, peluang itu sesungguhnya terbuka,” tegas Adlan.
OIC Youth Indonesia menegaskan bahwa di tingkat internasional, dunia tidak melihat afiliasi politik domestik atau kelompok tertentu. Dunia melihat kompetensi, kapabilitas, dan Indonesia-nya. Karena itu, para pengambil kebijakan diharapkan mampu bertindak sebagai negarawan sejati.
Menutup pernyataannya, OIC Youth Indonesia menegaskan bahwa meskipun momentum kali ini telah terlewat, hal tersebut harus menjadi pelajaran strategis agar tidak terulang di masa depan.
“Kritik ini kami sampaikan sebagai bagian dari kecintaan kami pada Indonesia. Negara ini memiliki legitimasi historis, kapasitas diplomatik, dan penerimaan luas di dunia Islam. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian politik untuk melangkah lebih jauh. Ke depan, Indonesia tidak boleh lagi ragu mengambil peran kepemimpinan,” tutup Astrid.
TIM
0 Komentar